BANGSA DAN NEGARA

a. Bangsa

                        Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang ciri-cirinya adalah: memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama dan solidaritas tertentu. Bangsa juga merupakan doktrin etika dan filsafat, dan merupakan awaldari ideology nasionalisme.

Berikut pendapat beberapa para ahli tentang pengertian bangsa :

Ernest Renan (Perancis) = Bangsa adalah suatu nyawa, suatu akal yang terjadi dari 2 hal, yaitu                                                  rakyat yang harus hidup bersama-sama menjalankan satu riwayat, dan rakyat yang kemudian harus mempunyai kemauan atau keinginan hidup untuk menjadi satu.

Otto Bauer (Jerman) =      Bangsa adalah kelompok manusia yag memiliki kesamaan karakter.                                                 Karakteristik tumbuh karena adanya persamaan nasib.

F. Ratzel (Jerman) =         Bangsa terbetuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena                                             adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya (paham                                                geopolitik).

                        Jadi dari definisi diatas, bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki karakteristik dan ciri yang sama (nama, budaya, adat), yang bertempat tinggal di suatu wilayah yang telah dikuasai nya atas sebuah persatuan yang timbul dari rasa nasionalisme serta rasa solidaritas dari sekumpulan manusia tersebut serta mengakui negaranya sebagai tanah airnya

Unsur terbentuknya bangsa:

                        Menurut Friedrich Hertz salah seorang ahli kewarganegaraan yang berasal dari Jerman mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul National in History and Politics setidaknya ada 4 unsur-unsur terbentuknya bangsa, yakni sebagai berikut :

1. Keinginan mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, budaya, komunikasi, dan rasa solidaritas.
2. Keinginan mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional secara sepenuhnya.
3. Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas atau kekhasan.
4. Keinginan untuk menonjol diantara bangsa-bangsa lain dalam mengejar kehormatan, pengaruh dan prestasi.

B. Negara

                        Secara etimologis, “Negara” berasal dari bahasa asing Staat (Belanda, Jerman), atau State (Inggris). Kata Staat atau State pun berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum yang berarti “menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan”. Kata status juga diartikan sebagai tegak dan tetap. Dan Niccolo Machiavelli memperkenalkan istilah La Stato yang mengartikan Negara sebagai kekuasaan.

Beberapa pengertian Negara menurut pakar kenegaraan.

George Jellinek = Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami                                wilayah tertentu.

G.W.F Hegel =    Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari                                             kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
Logeman =           Negara adalah organisasi kemasyarakatan (ikatan kerja) yang mempunyai                                        tujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan                                                     kekuasaannya.

Karl Marx =         Negara adalah alat kelas yang berkuasa (kaum borjuis/kapitalis) untuk                                             menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain (ploretariat/buruh).

                        Jadi dari pengertian diatas, Negara adalah Satu kesatuan organisasi yang didalam nya ada sekelompok manusia (rakyat), wilayah yang permanent (tetap) dan memiliki kekuasaan yang mana di atur oleh pemerintahan yang berdaulat serta memiliki ikatan kerja yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan memelihara segala instrument-instrumen yang ada didalam nya dengan kekuasaan yang ada.

Dari definisi Negara diatas, kita bisa mengethui bahwa unsur-unsur sebuah Negara adalah sebagai berikut :

                         

                          1. Wilayah

                               Bagaimanapun unsur Negara sangat krusial, karena sebuah Negara sangat                                       memerlukan sebuah wilayahtempat Negara tersebut bediri

                          2. Rakyat

                              Tanpa rakyat Negara tidak dapat berdiri

                          3. Pemerintahan Yang Memiliki Kekuasaan Dan Kedaulatan

                              Unsur ini sangat penting, karena tanpa adanya memerintahan yang memiliki                                   kekuasaan dan ditaati oleh rakyatnya sebuah area atau wilayah yang                                                     berpenduduk

C. Warga Negara

                        Warga negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula Negara. karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab

Pengertian Menurut yang lain :

• A.S. Hikam : Mendefinisikan bahwa warga negara merupakan terjemahan dari “citizenship”                               yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang istilah kawula negara lebih berarti objek yang berarti orang- orang yang dimiliki dan mengabdi kepada pemiliknya.

• Koerniatmanto S : Mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota                                           negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap                                            negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal – balik terhadap negaranya.

• UU No. 62 Tahun 1958 : menyatakan bahwa negara republik Indonesia adalah orang – orang  yang berdasarkan perundang – undangan dan atau perjanjian – perjanjian dan atau peraturan – peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 agustus 1945 sudah menjadi warga negara republik Indonesia.

                        Jadi dari ketiga pendapat diatas warga negara dapat disimpulkan sebagai sebuah komunitas yang membebtk negara itu sendiri yang berdasarkan perundang – undangan atau perjanjian – perjanjian dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

                        Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikanKartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan.Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.

D. Hak Dan Kewajiban

                        Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban.

                        Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya.

                        Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :

            1.  Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia                       asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

            2.  Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam

            hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat   (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

            3.  Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan,                    dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

            4.  Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan                    negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

Artikel Ini didapat dari :

http://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/

http://jajusuf.blogspot.com/2011/03/warga-negara.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan

DEMOKRASI

A. Pengertian Demokrasi

                        Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.

               Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.

B. Ciri-ciri Demokrasi

Jika kita mengkaji lebih jauh tentang ciri-ciri demokrasi, tentu kita tidak lepas dari unsur-unsur yang ada di dalamnya maupun prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Beberapa ciri-ciri demokrasi ialah :

a.       Mempartisipasikan masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, `                               berbangsa, dan bernegara.

b.       Adanya pengakuan akan supremasi hokum.

c.       Adanya kebebasan, baik kebebasan berpendapat, beragama, dan lain sebagainya.

d.      Pemerintahannya berdasarkan konstitusi.

e.       Pemilihan umum diselenggarakan secara bebas, jujur dan adil.

f.        Hak asasi manusia dijamin.

g.       Adanya persamaan kedudukan di depan hokum.

h.       Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.

                 Di samping itu, kalau kita melihat ciri demokrasi pada zaman Yunani kuno, ciri demokrasi yang diutamakannya ialah adanya majelis, yaitu sebuah pertemuan rakyat yang teratur dimana para warga negara terhormat bebas mengemukakan pendapat.

C. Macam-macam Demokrasi

.Berdasarkan Titik Perhatian

1.                     Demokrasi Formal: menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam           bidang politik tanpa disertai upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang        ekonomi.

2.                     Demokrasi Material: Menciptakan persamaan sosial ekonomi (di negara sosial                        komunis).

3.                     Demokrasi Campuran: menciptakan kesejahteraan rakyat dengan menempatkan      persamaan hak setiap orang.

.Berdasarkan Faham Ideologi

1.                     Demokrasi Liberal: menekankan pada kebebasan dengan mengabaikan kepentingan              umum, kekuasaan pemerintah terbatas dibatasi oleh undang-undang. Diterapkan di                        Amerika, Inggris.

2.                     Demokrasi Proletar: bertujuan mensejahterakan rakyat, tidak mengenal kelas sosial,               kekuasaan dipandang sebagai alat yang sah. Dipraktekkan di negara komunis                                 Polandia Rusia.

3.                     Demokrasi Pancasila: dijiwai dan didasari paham pancasila, ciri khas bersumber                     pada tata nilai sosial budaya bangsa.

·         Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat 

1.                     Demokrasi langsung: mengikutsertakan setiap warga negara dalam menentukan                     sesuatu urusan negara.

2.                     Demokrasi tidak langsung: untuk menyalurkan kehendak rakyat melalui wakil yang              duduk di parlemen, disebut juga demokrasi modern.

3.                     Demokrasi perwakilan dengan sitem refrendum: rakyat memilih para wakilnya                      untuk duduk di parlemen tetapi parlemen di kontrol oleh pengaruh rakyat dengan                          sitem referendum. 

D. Kekuasaan Dalam Pemerintahan

        Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002) atau Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi (Ramlan Surbakti,1992).

                                    Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert Mac Iver mengatakan bahwa Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah / dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yg tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yg memerintah dan ada yg diperintah. Manusia berlaku sebagau subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contohnya Presiden, ia membuat UU (subyek dari kekuasaan) tetapi juga harus tunduk pada UU (objek dari kekuasaan).

E. Demokrasi DiIndonesia

                           Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika                         untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai pemenang Pemilu.

                            Diskursus demokrasi di Indonesia tak dapat dipungkiri, telah melewati perjalanan sejarah yang demikian panjangnya. Berbagai ide dan cara telah coba dilontarkan dan dilakukan guna memenuhi tuntutan demokratisasi di negara kepulauan ini. Usaha untuk memenuhi tuntutan mewujudkan pemerintahan yang demokratis tersebut misalnya dapat dilihat dari hadirnya rumusan model demokrasi Indonesia di dua zaman pemerintahan                             Indonesia, yakni Orde Lama dan Orde Baru. Di zaman pemerintahan Soekarno dikenal yang dinamakan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto model demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, model demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya.

F. Pendidikan Demokrasi

               Paradigma pendidikan di masa depan adalah pendidikan yang demokratis dan pendidikan yang demokratis hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat, bangsa dan negara yang juga demokratis. Demokrasi, termasuk demokrasi pendidikan, memang tidak menyembuhkan berbagai penyakit pembangunan, termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, tetapi demokrasi memberikan peluang terbaik bagi terlaksananya keadilan dan terhormatinya harkat dan martabat kemanusiaan. Pendidikan yang demokratis akan menghasilkan lulusan yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik.

               Sampai saat ini, pendidikan yang demokratis masih merupakan cita-cita yang belum terwujud. Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 bab III pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Namun dalam kenyataan masih terdapat fenomena pendidikan yang tidak demokratis, misalnya fenomena kurang memadainya kualitas proses dan produk pendidikan. Gambaran pendidikan saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.  Proses pendidikan didominasi oleh penyampaian informasi bukan pemrosesan informasi.

2. Proses pendidikan masih berpusat pada kegiatan mendengarkan dan menghafalkan, bukan       interpretasi dan makna terhadap apa yang dipelajari dan upaya membangun pengetahuan.

3  Proses pendidikan masih didominasi oleh guru/dosen yang otoriter

4. Selama ini siswa ditempatkan sebagai objek, belum menempati kedudukannya sebagai subyek, sehingga kurang ada peluang bagi siswa/mahasiswa untuk berkreasi, memberi kesempatan untuk mengembangkan dan menunjukkan kemampuan yang beragam.

Bertitik tolak dari masalah diatas maka penulis tertarik untuk menulis makalah tentang “Kebudayaan sebagai Isi Pendidikan dan Demokrasi Pendidikan”.